By Dwijo Suyono

JOURNALJOGJA,JOGJA- Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menegaskan, pemerintah mendorong agar UMKM bisa memanfaatkan program KUR yang kembali diterbitkan pada 2021.

“Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat,”ujar Airlangga seperti yang dikutip dari berbagai media. Hal inilah yang menjadi perbincangan Redaksi Journal Jogja dengan anggota DPRD DIY Nurcholis Suharman Sabtu (17/4-2021) di sebuah resto.

Nurcholis juga memaparkan bahwa untuk memaksimalkan penggunaan KUR yang diluncurkan pemerintah maka pihak UMKM serta masyarakat juga harus memiliki pengetahuan yang mendasar di bidang keuangan . Artinya  masyarakat juga mampu menyiapkan syarat syarat sebagai penerima KUR, salah satunya ialah harus memiliki rekening di bank.

Nah oleh karena itu harus didorong edukasi tentang inklusif keuangan kepada warga ,  saat ini dalam era digitalisasi hal tersebut menjadi penting, terutama bagi pelaku UMKM , program inklusif keuangan, juga sudah menjadi program nasional  sebagai  Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)  dan telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016, memiliki tujuan untuk mendorong  pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar individu dan antar daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terang Anggota Komisi B DPRD DIY ini .

Dengan memiliki histori catatan keuangan yang baik akan memudahkan  untuk dapat mengakses  pembiayaan, melalui kredit program yang telah disediakan oleh pemerintah  seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) .  Paparnya lagi.

Lebih lanjut Nur menambahkan bahwa dari data yang ada ,Di Indonesia sebanyak 48,9% (92 juta) penduduk dewasa telah memiliki rekening, tetapi, 30% nya tergolong tidak aktif, juga  lebih banyak masyarakat miskin tidak memiliki rekening jika ada ,itupun hanya sekitar 15% dan kebanyakan juga tidak aktif.

Terkait KUR  pemerintah melalaui Program PEN  mengumumkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan naik menjadi Rp100 juta dengan bunga 6 persen,peluang inilah yang harus bisa ditangkap oleh pihak UMKM DIY , dan sangat terlihat pentingnya program inklusif keuangan bagi warga terutama pelaku UMKM . Dari data  KUR secara nasional serapan KUR untuk DIY hanya sekitar 22 .672  UMKM yang baru memanfaatkan  , padahal menurut  data yang ada di BPS ,DIY memiliki sekitar 521 ribu UMKM , an tersebar di Sleman 140 .395, Bantul 138.332, Gunungkidul 111.656, kota Jogja 66.575, dan Kulonprogo 64.054.urai anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DIY ini.

Lebih jauhnya Nur Cholis mendorong agar pemerintah dan berbagai pihak lainnya untuk ikut serta , mencari jalan keluar agar serapan KUR dari pemerintah dapat diakses lebih banyak lagi bagi UMKM yang ada di DIY, termasuk salah satunya ialah program inklusif keuangan .

Melihat serapan yang rendah maka semua pihak harus mau secara bersama sama untuk melakukan berbagai upaya bagi peningkatan serapan KUR untuk UMKM DIY. Dan hal yang juga menjadi penting ialah bahwa masyarakat UMKM DIY bisa mendapatkan aturan teknis yang jelas sehingga program KUR di DIY dapat mencapai sasaran yakni kesejahteraan warga masyarakat DIY, juga tidak lupa konsep pengawasan program yang baik seperti yang telah digariskan oleh pemerintah melalui Menko Perekonomian . Tutupnya. (dwi)

Bagikan artikel ini